hukum pertambangan. Hukum pertambangan umum disebut juga dengan general mining law (Inggris), algemene mijnrecht (Belanda), den allgemeinen Bergrecht (Jerman). hukum pertambangan

· Pasal 33 UUD 1945: o Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini berdasarkan temuan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) terkait dengan. 6786, jdih. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. 6 komplain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar. 15. Pertambangan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Dokumen ini berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2020 dan dapat diunduh dalam format pdf. Berlangganan Pro. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara, juga ada begitu banyak putusan Salim,Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia,Pustaka Reka. Baca juga: Kuliah Gratis, Ini 11 Prodi S1 Militer Universitas Pertahanan dan Syarat. panji adalah pihak ke 3 (tiga) yang bergerak dalam bidang usaha jasa konsultansi perizinan pertambangan minerba dan/atau pengurusan perizinan pertambangan minerba (mineral dan batubara) dan/atau. Un dang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Kegiata n . Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertam-Semenjak diberlakukannya UU Minerba, usaha pertambangan tidak lagi dilakukan berdasarkan Kontrak Karya ataupun PKP2B, melainkan berdasar Izin Usaha Pertambangan (“IUP”). IUPK Operasi Produksi ini akan. Pro. Artikel ini menelusuri perkembangan kebijakan pertambangan mineral dan batubara dari masa kolonial sampai reformasi saat ini, dengan tujuan memotret secara umum. Katalog Produk. 3 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan-Dibawah Rezim UU No. Negara-negara yang biasa mengimpor. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah. 1. 4. Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah. “Konsep pengaturan dalam RUU omnibus law telah disesuaikan dengan konsep RUU Minerba,” katanya. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur . pt. pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya; dan b. 55 Tahun 2022 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi. E. Sumber-sumber hukum pertambangan antara lain Indische Mijin Wet (IMW), UU No 5 tahun 1960, UU No 11 tahun 1967. , M. 4. Skripsi: Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa. Analisis Aturan Hukum Pemerintahan Provinsi Aceh dalam mengatur kegiatan pertambangan di wilayah Aceh memiliki Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2002 Tentang Pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, yang antara lain : 1) Pasal 15 menyebutkan bahwa (1) Bupati/Walikota sebelum memberikan izin Pertambangan Rakyat terlebih. Ketiga, mekanisme pengawasan praktik penambangan yang baik sulit dilakukan sebagai dampak dari konflik kepentingan negara sebagai regulator. Proses-proses pertambangan terdiri atas kegiatan penyelidikan umum (prospeksi), eksplorasi penambangan, pengolahan bahan tambang (eksploitasi), pengangkutan, hingga pemasaran. Kemudian pada dasarnya, pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral hasil penambangan dalam negeri yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan:[2] pemegang IUP atau IUPK lain. Inkonsistensi Kebijakan Hilirisasi Mineral Logam. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok pertambangan; 4. Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang. META. Pengertian Asas - Asas dan hubungan Hukum Pertambangan. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendala ini menyebabkan terhambatnya optimalisasi kontribusi sektor pertambangan dalam mendorong perekonomian nasional. Karakter hukum seperti ini berkonstribusi terhadap keputusanPertambangan Mineral dan Batubara. Mengacu pada UU No. Kedua, rezim kontrak dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari tujuan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. K/HK. Terdapat pajak yang wajib dibayarkan pada tiap tahapan dalam industri pertambangan, di antaranya: Penyelidikan umum. I; PT Raja Grafindo Persada), Mataram, 2004, hlm. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang. UU Minerba ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan, meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. 8 Th 2018; Perpres No. PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA 4. Hal ini menunjukan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar. Hukum Pertambangan. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 4 Tahun 2009 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015). 2021. Sektor pertambangan mineral dan batu bara (), khususnya terkait dengan pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal mendominasi kasus yang paling banyak masuk dan diputus oleh pengadilan sepanjang tahun 2022. Rineka Cipta. Artikel Terbaru pertambangan - Apakah Anda tahu bahwa Indonesia memiliki hutan tropis terluas di dunia, tetapi juga mengalami penggundulan. go. : 11912694 BKU : HTN/HAN Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis. Pertama, rezim izin yang mengacu kepada ketentuan perundang- undangan yang berlaku. PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA . Dampak lingkungan hidup dalam memberlakukan proses pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang. B/2022 LL KESDMBN 2022 : 40 HLM. 078 izin usaha pertambangan sebagai langkah tepat. , 2005, Kajian Sosio-Yuridis terhadap Status Hukum Kawasan Hutan Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Sumbawa,12. Amal Lama Nomor 1 Tarakan E-mail : [email protected], Data Perusahaan yang Memiliki IUP Operasi Produksi, 2019 Bapak Donie Boyoh, mengatakan bahwa “aru dua perusahaan pertambangan batuan di Kota Tomohon yang izinnya sudah pada tahapHukum Pertambangan. Prinsip hukum pertambangan mineral dan batu bara yang berpihak kepada masyarakat hukum adat. 413-5. Pasal 12 (1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada : a. MUHAMAD REZA ALFIANDRI . PUSHEP merupakan organisasi masyarakat sipil yang memfokuskan pada kegiatan studi dan advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan Istilah Bahasa Inggris Mining Law, yaitu Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah Menurut Salim, hukum petrtambangan :keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan. Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugrah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuanya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. 1 Pengertian Hukum Agraria Sebelum memaparkan mengenai hukum agraria, akan disinggung terlebih dahulu mengenai istilah agraria. “Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan tahap eksplorasi, pelaku usaha harus memenuhi empat persyaratan yakni persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial. Penelitian ini didukung dengan adanya data empiris, yaitu hasil wawancara dengan narasumber. Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, pertambangan tanpa izin Abstract Each region in Indonesia has the own potential. ketentuan hukum karena menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, suatu pertambangan bisa beroperasi dengan syarat harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Baca juga: Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia - Bagian 3. kerusakan/pencemaran lingkungan hidup sekitar pertambangan. Tentang. Konsultan Hukum/Pengacara Pertambangan DAFTAR Pendahuluan. Kedua, karena yang menambang adalah negara maka aturan dalam hukum pertambangan tidak dipakai. Dalam aspek perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang awalnya bersifat sentralistik kemudian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi bersifat desentralistik sehingga aspek. Sumber: Anindarini, Grita. Dalam penyederhanaan, Koordinator Nasional Publish What You Pay. 180. Namun,. Bahkan sudah menyebabkan terjadinya korban jiwa 5 orang dikawasan bekas tambang. Ir. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi; 17. Alasannya karena pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pertambangan. 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Pemerintah (PP) NO. undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. 20. HUKUM PERTAMBANGAN. Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta IV. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Relevansi Mata kuliah hukum pertambangan disamping merupakan mata kuliah yang Hukum pertambangan umum disebut juga dengan general mining law (Inggris), algemene mijnrecht (Belanda), den den allgemeinen Bergrecht (Jerman). Rumus Hukum Newton 2: F = m. 4 Tahun 2009. Pengertian Pertambangan, Jenis, Manfaat, dan Contohnya. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara 1. Tipe Dokumen. baca juga : Kala Warga Wawonii Tolak Tambang Terjerat Hukum, KKP. Undang: Jurnal Hukum, Vol. Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, "Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH Oleh : Nama Mhs. Hukum Agraria (dalam arti luas), yaitu bidang hukum positif yang mengatur unsur-unsur sumber alam adan masing-masing unsur dijabarkan lebih lanjut dalam bidang hukum tertentu, yang meliputi hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum kehutanan dan hukum ruang angkasa (bukan dalam arti “space law”). KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA . 1 . Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pelatihan Dasar. Dasar dikeluarkannya UU Minerba yang baru dikarenakan Peraturan di UU Nomor 4 Tahun 2009 masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan. Dasar Hukum. Atau silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini. JURNAL HUKUM PERTAMBANGAN ‘PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK LINGKUNGAN DI INDONESIA’ OLEH: DONA AUSTINA H1A1 15 108 KELAS B JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2018 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK LINGKUNGAN DI INDONESIA Abstrak Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan. Dasar hukum atas sektor pertambangan di Indonesia terdapat pada: UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Di utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina, tepatnya di Pulau Sangihe, rencana pertambangan emas berpotensi "menenggelamkan" pulau tersebut, juga membahayakan spesies burung endemik yang. b. Dear Tim HO, apakah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan, yang menggunakan BBM (solar) produksi/non subsidi yang di supply oleh PT. Kecepatan. 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha. 4. Berikut adalah jenis bahan galian a, b, dan c, beserta contohnya!. Pertambangan Batubara sepanjang lebih menguntungkan bagi Pemerintah. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 4. 26191 IND, 2003, hlm. Hukum pertambangan adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan subyek hukum lain yang berhubungan dengan pertambangan. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Menurut Ensoklopedia Indonesia, Hukum pertambangan adalah : “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih – bijih dan mineral –. Pengelolaan pertambangan saat ini dilandasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan. Upaya hukum tanggung gugat untuk kerugian mengacu pada Pasal 1365KOMPAS. Aktivitas pertambangan erat kaitannya dengan kegiatan pengeboran, penggalian, dan lainnya yang jika dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, ledakan tambang, dan hingga gempa akibat runtuhnya tambang. Tahap ini ditujukan untuk menentukan potensi barang tambang yang ada pada. Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 4. Hal tersebut merupakan hasil kajian Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) terkait dengan pemetaan terhadap kasus hukum sektor. Hukum harus memberikan kepastian mengenai norma yang harus dipatuhi atau dihindari bagi setiap orang/badan yang terkena akibat hukum dari suatu pengaturan. Hukum pertambangan adalah: "hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah". 4, No. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu. hukum pertambangan yang diterapkan ialah pengorganisasian perizinan yang sentralistik. Sektor pertambangan mineral dan batu bara (), khususnya terkait dengan pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal mendominasi kasus yang paling banyak masuk dan diputus oleh pengadilan sepanjang tahun 2022. untuk mengkaji permasalahan penegakan hukum penambangan timah ilegal dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan lokus studi yaitu Kepolisian Resor Bangka. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. 000 hektar di Sulawesi Tenggara. Pasal 12 (1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada : a. H. co. Dalam rangka mendukung kegatan reklamasi pasca tambang yang ramah lingkungan dan mempertahankan nilai ekonomi di kawasan hutan Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan telah menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Reklamasi Pasca Tambang pada Kawasan Hutan. 1 Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 7. Sudah berulangkali kita membaca berita tentang permintaan agar penegak hukum bertindak tegas dalam mengatasi pembalakan liar dan tambang ilegal. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA MAKALAH Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan Yang diampu oleh: Ridwan Arifin, S. 45 Istilah hukum pertambangan khusus berasal dari. 000 liter perbulan), dan memiliki tempat penampungan, namun BBM tersebut hanya digunakan untuk keperluan operasional. Bidang Hukum: Pertambangan Mineral dan Batubara: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 37 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 620 Kali Tayang: Kelengkapan Data: Unduh -Share. IUP dapat diberikan kepada: Badan usaha, yaitu setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah NKRI;. PROGRAM STUDI ILMU HUKUM . 9Dinas ESDM Prov. Berdasarkan aturan hukum pertambangan 23. Penguatan penegakan hukum; Tidak ada solusi yang sederhana untuk menghapuskan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK secara menyeluruh dan cepat. xii PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Bakti Bina Darmayati [email protected] dengan demikian sistem hukum tata kelola pertambangan minerba ini harus mengacu pada UUD NRI 1945. Judul: Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia; Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, Salinding, M. Mampu memberikan pendapat hukum atau legal opinion kepada pimpinan pada berbagai lembaga pemerintah dan swasta sebagai bahan pengambilan keputusan. Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. Poltik Hukum Pemerintah dalam Pembaruan Undang-Undang. Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk. Menurut Kepala Devisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (J ATAM) Kalimantan Timur, menytakan bahwa ada lebih 1. Periode Karakter Umum. Dengan FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SRIWIJAYA f Bahan Galian Negara dan orang/badan Negara hukum FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SRIWIJAYA f Asas-asas • Pertambangan mineral Penyelenggaraan kegiatan dan/atau batubara dikelola usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan: berasaskan: a. Hukum Pertambangan . 10 dalam undang-undang ini banyak mengatur tentang izin, yaitu Izin Usaha. Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) No. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 90, TLN No. Mampu membuat dan memberikan pendapat hukum kepada. H. Menambang Emas Secara Ilegal Bisa Dipidana 5 Tahun dan Denda Rp100 M! Kasus tambang emas ilegal dengan penambang terperangkap kembali terjadi. 24. Cetakan Pertama. Kebijakan Resource Nationalism PT. Setelah memahami apa itu WPR, Anda perlu memahami Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas. manfaat, keadilan, dan • ekonomi kerakyatan, keseimbangan; keterpaduan. Namun, penegakan hukum terhadap PETI menjadi dilema bagi aparat penegak hukum karena eksistensi PETI terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan. 1890. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 11. Dalam sektor mineral, kebijakan integrasi downstream yang dikenal. Praktek Pertambangan yang Baik (Good Mining Practices) TARGET PESERTA Legal Officer Perusahaan Nasional/Internasional, Pengambil Kebijakan (CEO, Direktur, dll), Corporate Secretary, Manager, Supervisor, Biro Hukum Pemerintah, Pelaku Pasar Modal, Praktisi Hukum, HRD, Akamedisi, dll. Namun, penegakan hukum terhadap PETI menjadi dilema bagi aparat penegak hukum karena eksistensi PETI terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan. Bahasa Indonesia. Jenis bahan galian dibedakan menjadi tiga yaitu bahan galian a, b, dan c. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law.